DEFENSE STUDIES

21 November 2019

Budget pesawat MPA telah diberi kelulusan kerajaan (photo : Airbus Military)

KUANTAN: Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) sedang menjalankan penilaian terhadap pesawat rondaan maritim (MPA) dan pesawat udara tanpa pemandu (UAV) setelah diberi kelulusan peruntukan oleh pihak kerajaan.

Namun, penilaian akan dilakukan terhadap kedua-dua jenis pesawat itu dalam masa tiga tahun ini, sebelum TUDM melakukan pembelian serta perolehan terhadap aset-aset berkenaan.

Menurut Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Affendi Buang, pembelian itu dilakukan bagi mempertingkatkan keupayaan pasukan pada masa hadapan kerana kedua-dua jenis pesawat itu amat diperlukan bagi melaksanakan tugasan rondaan perairan negara terutama bagi operasi pemantauan di Laut China Selatan.

“Dari segi kebiasaannya, (tentang) pembelian aset-aset ini, dalam peringkat kerajaan kata 'go ahead and do the evaluation', biasanya akan mengambil masa lebih kurang tiga tahun. Ini disebabkan apabila kita membuat satu penilaian dan kita telah bersetuju untuk membeli jenis dan beberapa buah pesawat tersebut, dan proses untuk mereka mula membina pesawat ataupun aset platform tersebut akan dimulakan,

"Maka itu yang kita jangkakan, tapi yang pentingnya adalah kerajaan telahpun memberi kita kelulusan untuk menjalankan penilaian," ujar beliau.

Budget pesawat UAV juga telah diberi kelulusan kerajaan (photo : TAI)

Tambah Affendi, TUDM turut menggariskan keperluan dan pengoperasian kedua-dua jenis pesawat tersebut secara bergandingan dalam memantau serta mengawai kawasan perairan negara dengan lebih efektif.

Ia juga sejajar dengan keutamaan TUDM dalam membangunkan pengetahuan teknikal dan penggunaan teknologi peperangan udara terkini TUDM standing dengan negara-negara lain.

"Buat masa ini, pesawat pejuang kita mampu untuk membuat tugas-tugas yang diamanahkan tetapi teknologi baru ini... kita perlukan platform tersebut untuk kita membuat pengawasan ataupun tinjauan dekat kawasan maritim lebih-lebih lagi di Laut China Selatan," ujar Affendi.

Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan perasmian Hari Terbuka Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) di Pangkalan Udara Kuantan.

Hari Terbuka yang dianjurkan bersempena Ulang Tahun ahun TUDM ke-61 itu, diserikan dengan kunjungan lebih 15,000 pengunjung setakat tengah hari Sabtu, sebelum bersambung untuk sesi petang.

Pengunjung disajikan dengan pelbagai pertunjukan udara dengan pelbagai jenis pesawat yang digunakan serta persembahan daripada Pasukan Khas Tentera Udara (PASKAU).

(AstroAwani)

21 November 2019

Anggaran pertahanan dunia (graphic : SIPRI)

Prabowo Ingin Anggaran Pertahanan Lebih Dari Rp 127 Triliun

JAKARTA, KOMPAS - Pertahanan negara perlu diperkuat untuk mengantisipasi setiap perkembangan pada lingkungan strategis. Namun, sebagai konsekuensinya tambahan anggaran negara harus dapat dialokasikan pula. Meski demikian, peningkatan postur anggaran pertahanan bukan untuk menyerang, melainkan justru untuk bertahan.

"Pertahanan dan kemampuan militer kita bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Itu doktrin pertahanan Indonesia" kata Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (11/11/2019), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat itu, Prabowo didampingi Wakil Menhan, Wahyu Sakti Trenggono.

Anggaran pertahanan dunia terhadap PDB (graphic : SIPRI)

Anggaran pertahanan terhadap prosentase PDB

Dalam rapat kerja tersebut Prabowo, secara resmi mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2020. Dari informasi yang diperoleh Kompas, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengharapkan kenaikan anggaran pertahanan pada 2020 dialokasikan sekitar 2 persen produk domestik brito (PDB). Saat ini pemerintah telah memutuskan alokasi anggaran pertahanan mencapai Rp 127 trilliun atau sekitar 0,9 persen dari PDB.

Sejauh ini, lebih dari 10 tahun anggaran pertahanan Pemerintah RI besarnya kurang dari 1 persen dari PDB. Sebagai contoh, lembaga riset SIPRI di Stockholm Swedia menyebutkan anggaran pertahanan RI pada 2017 sebesar 0,7 persen dari PDB. Sementara Malaysia 1,13 persen dari PDB dan Myanmar sebesar 2,88 persen dari PDB.

Anggaran pertahanan negara-negara Asia Pasific ( graphic : RangkingsLAB)

Sebelumnya, rapat kerja yang pertama dilakukan Kemhan berlangsung dua sesi. Pada sesi pertama dilakukan terbuka, membahas konsep pertahanan. Namun, pada sesi kedua, rapat digelar tertutup karena membahas alokasi anggaran. "Kita tidak berniat mengganggu bangsa lain. Tetapi kita juga tak akan membiarkan bangsa lain mengganggu kepentingan kita," kata Prabowo.

Prinsipnya, penguatan pertahanan terkait dengan tujuan negara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut dia, harus diakui bahwa Indonesia masih lemah dalam segi teknologi pertahanan. Akan tetapi, Indonesia punya konsep peperangan semesta. Untuk itu, semua elemen masyarakat, termasuk akademisi, para pakar, dan industri perlu mengambil bagian dalam pertahanan.

Anggaran pertahanan terhadap belanja pemerintah (graphic : WorlBank)

Prabowo mengatakan, pertahanan negara harus kuat dan proporsional. Kekuatan pertahanan negara harus bisa mengatasi ancaman di berbagai titik. Postur pertahanan juga perlu ditingkatkan. Sistem pertahanan bahkan harus terintegrasi dengan wilayah-wilayah pertahanan dan dukungan industri pertahanan.

Bisa Mengagetkan

Menanggapi usulan Prabowo soal kenaikan anggaran, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono mengatakan, normalnya anggaran pertahanan negara berada pada rentang 2-4 persen dari PDB. Namun, selama ini anggaran pertahanan Indonesia relatif rendah.

Anggaran pertahanan negara-negara Asia Tenggara (graphic : Lokadata)

Edy mengapresiasi usulan yang diminta Prabowo. Kenaikan itu menunjukkan kesadarannya meningkatkan postur pertahanan. "Untuk saat ini, kenaikan (anggaran) itu sebaiknya menembus batas psikologis dulu yaitu sekitar 1,2 persen dari PDB. Kenaikan dramatis bisa mengagetkan semua orang," ujar Edy.

Pernyataan Prabowo mendapat apresiasi anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, dari Partai Demokrat. Syarief mengingatkan, Indonesia mengalami penurunan peringkat alutsista.

Tubagus Hasanuddin dari PDI P mengatakan, anggaran Kemhan harus berdasarkan hakikat ancaman yang turunannya cara penangkalan ancaman. Taufiq Abdullah dari Fraksi PKB mengatakan, salah satu masalah yang dihadapi, diantaranya standar minimal prasarana dan sarana.

(Kompas)

21 November 2019

VN-1 amphibious APC (all photos : Jason007)

Thai YouTube channel Matichon Online video test armored personnel carriers VN-1, made by the Chinese defense industry corporation China North Industries Group Corporation (Norinco) for the needs of the Thai army. It is reported that the first 38 armored vehicles of the VN-1 family, including 34 linear armored personnel carriers, 2 armored repair and recovery vehicles, called the VS27 and 2 armored repair and technical vehicles, will be delivered according to the schedule to Thailand by sea on November 28, 2019.

As reported by colleagues BMPD previously contracted from Thailand in March 2017 the cost of 2,017,050,000 baht (USD 57.63 million) ordered from Norinco 34 linear armored VN1, the supply of which must be made in the years 2019-2020.

At the same time, in addition, an agreement was concluded with the Chinese side worth 400 million baht (about $ 11.4 million) for the modernization of the Thai army’s armored car repair facility in Khon Kaen to organize repair and maintenance of Chinese-made armored vehicles - Type 85 tanks and purchased VT4 tanks and VN1 APC.

On January 28, 2019, the Thai Army’s Arms Department approved a budget request of 2.251272766 billion baht ($ 66.233179 million) for the purchase of another 41 VN1 wheeled armored personnel carriers 8x8 from the Chinese defense industry corporation China North Industries Group Corporation (Norinco), in addition to 34 previously ordered.

(Dambiev)

21 November 2019

Guided missile frigates (FFG) HMAS Melbourne (05) and HMAS Newcastle (06) (photo : Aus DoD)

Chilean parliament confirms decision to procure Australian frigates

Chile moved closer to procuring two Adelaide-class frigates from Australia with the recent inclusion of crew-training funding for the ships in the Chilean parliament’s budget bill for fiscal year 2020 (FY 2020) and other further official government confirmation that it still intends to buy the ships.

The parliament included USD3.7 million to cover the training of crews and associated services in Australia in its FY 2020 budget for the frigates – former HMAS Newcastle and HMAS Melbourne – which were decommissioned by the Royal Australian Navy in April and October, respectively, this year.

The Chilean government also reported the acquisition to parliament to fulfil requirements under the new law for military hardware buys starting for 2020 procurements.

(Jane's)

21 November 2019

Rudal anti permukaan RBS-15 dari Swedia (photo : Saab Group)

Liputan6.com, Jakarta - Pada 21 November 2019, di Jakarta, Dubes RI untuk Swedia, Bagas Hapsoro melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Tujuan utama pertemuan untuk menjajaki peningkatan kerja sama sektor pertahanan RI-Swedia, antara lain dalam bidang pertahanan maritim; industri, teknologi, dan pendidikan pertahanan; terorisme; pasukan perdamaian; hingga kerja sama dan pelayanan kesehatan militer.

Indonesia dan Swedia telah menyepakati agar Memorandum Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani kedua Menhan RI dan Swedia pada Desember 2016 segera dilaksanakan. Namun demikian supaya perjanjian tersebut dapat diimplementasikan, perlu diratifikasi oleh DPR-RI terlebih dahulu.

"Indonesia memerlukan pemenuhan kebutuhan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu adanya alih teknologi dan penggunaan bahan-bahan produk lokal. Swedia juga menjanjikan peluang job creation bagi Indonesia," ujar Bagas.

Prabowo menyatakan bahwa untuk MoU, akan segera diselesaikan ratifikasinya. Ia juga menyatakan kekagumannya atas inovasi dan teknologi pertahanan Swedia.

"Saya tertarik dengan teknologi sistem pertahanannya, khususnya rudal dan radar," ujar Prabowo seperti dikutip dari pernyataan tertulis KBRI Stockholm yang diterima Liputan6.com, Kamis (21/11/2019).

Konsep kapal dengan rudal dan radar dari Swedia pada Klewang Baru (photo : Navy Recognition)

"Saya juga ingin seluruh taruna kita belajar ke luar negeri, agar pemahaman tentang pertahanannya meningkat, juga kemampuan bahasanya. Saya yakin tentara-tentara kita akan jauh lebih unggul dibanding negara lain," tambah Prabowo.

Kerjasama Pertahanan sebagaimana tertuang dalam MoU tahun 2016 juga memberikan kesempatan bagi RI untuk bisa melihat dan mempelajari kemajuan teknologi Swedia. Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya migrasi teknologi dari Swedia ke Indonesia di masa mendatang.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama yang mapan antara Swedia dan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama dalam iptek, dan inovasi. Sasarannya adalah untuk meningkatkan ekosistem inovasi nasional di Indonesia.

"Tujuan dari MoU tersebut utamanya adalah untuk membagikan pengalaman (knowledge sharing) dan untuk bekerjasama yang lebih erat dalam teknologi canggih," tambah Dubes Bagas.

Di tempat terpisah, Bagas juga bertemu dengan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau Marsma TNI Elianto Susetio, S.IP., M.Si. Dalam pertemuan tersebut disoroti kerja sama dalam bidang pelayanan medis militer, rencana pengadaan alutsista, dan rencana kunjungan KSAU ke Swedia.

(Liputan6)

21 November 2019

HTMS Bang Rachan and HTMS Nong Sarai (photo : Steller Systems)

In June 2019, two Bang Rachan-class minehunters passed Final Acceptance Testing by the Royal Thai Navy (RTN) and are now fully equipped with upgraded minehunting capabilities.

In August, the RTN held a launch ceremony for its second Krabi-class offshore patrol vessels (OPVs), equipped with Thales’ integrated combat management system and navigation suite, in the presence of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Thales has been a partner to the Royal Thai Navy for the last 50 years, since the first radars were contracted for the Tapi class frigates. With its established track record and numerous solutions from sensors to integrated combat systems for various vessels of RTN’s fleet, Thales is an integral partner to the RTN and celebrates the successful delivery of two major naval projects this year.

Modernising and extending Royal Thai Navy’s minehunting capabilities
On the 11th of June 2019, Thales delivered two modernised and upgraded minehunting vessels to the Royal Thai Navy. Built in the 1980s, HTMS Bang Rachan and HTMS Nong Sarai began their transformation in April 2016 when Thales was appointed as prime contractor for the upgrade of the vessels, including providing a full suite of underwater solutions onboard. This contract marked Thales’ first success in the underwater systems and sonars market in Thailand.

As prime contractor, Thales was wholly responsible for the revised vessel design, repairs and modernisation, the procurement of equipment and the platform integration. The upgraded ships are now equipped with new solutions including a machinery control system, navigation systems, upgraded communications capabilities, sonar and command and control (C2) system and a multi-influence signature range that allow mine-hunting to be conducted more safely, efficiently and faster to secure the critical sea lanes and sovereign waters of Thailand.

HTMS Prachuap Khiri Khan (photo : GBP)

The ambitious turnkey project brought together Thales expertise from the UK, France, Australia, Germany and South Africa, working hand-in-hand with local industry to manage the upgrade. Together with its naval Key Industrial Partner in Thailand, Thales provided training and Integrated Logistics Support (ILS) for the Navy to ensure that the local teams are fully equipped with the skills needed to ensure the smooth operation of the vessels. The modernisation of the Bang Rachan vessels extends the operational life of the ships by over 15 years

Supporting RTN’s maritime security and Exclusive Economic Zones (EEZ) protection missions with Command and Surveillance Solutions. In a second project successfully delivered to the Royal Thai Navy in September 2019, Thales has equipped the RTN’s second Krabi-class Offshore Patrol Vessel (OPV) with a Command and Surveillance System that includes the TACTICOS combat management system at its heart.

HTMS Prachuap Khiri Khan was revealed in a launch ceremony in August in the presence of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Final acceptance of the Thales contract was achieved in late September 2019 and the ship will strengthen the RTN’s maritime border control and marine resources protection capabilities. Thales is the lead system integrator and the integrated solution includes the VARIANT surveillance radar, fire control radar and VIGILE Electronic Support Measures. Thales is also supplying the Tactical Data Links and is responsible for all integration of internal and external communication systems onboard the vessel.

The successful and on-time delivery of these two projects this year establishes Thales’ position as the leading supplier to the Royal Thai Navy, equipping of 80% of RTN’s fleet. In a relationship that dates back five decades, Thales first entered the naval defence market with the WM22 and LW04 radars installed onboard the Tapi class Frigates. Over the years, Thales has built local indigenous capabilities in the country, including local training and service support, as it aligns with Thailand’s goal of strengthening high-end local industrial capabilities.

(Thales)

22 November 2019

PT PAL terus aktif memasarkan kapal LPD ke sejumlah negara ASEAN (image : PAL)

Jakarta: PT PAL Indonesia (Persero) telah membukukan kontrak hingga November 2019 sebesar Rp8,7 triliun.

Kinerja perseroan pun meningkat signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adapun kenaikan perolehan order atau kontrak yang tercatat di 2016 sebesar Rp1,1 triliun meningkat menjadi Rp2,2 triliun di 2017 dan Rp4,1 triliun di 2018.

Mengutip keterangan tertulisnya, Rabu, 20 November 2019, hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen manajemen dalam pemenuhan on quality, on time, dan right price terhadap produk dan jasa perusahaan.

Keberhasilan tersebut ditunjang dengan strategi pengembangan produk unggulan dan pasar yang lebih berorientasi pada pelanggan, serta dukungan restrukturisasi di bidang finansial dan teknologi informasi.

Di samping itu, manajemen juga secara aktif merevitalisasi sarana dan prasarana, serta melakukan transformasi di bidang human capital.

Keberhasilan pembukuan kontrak ini berimbas pada kenaikan penjualan perusahaan. Akhir 2016 tercatat penjualan sebesar Rp683 miliar, meningkat dua kali lipat menjadi Rp1,250 triliun pada 2017, dan kembali naik menjadi Rp1,582 triliun pada akhir 2018.

Kenaikan perolehan kontrak tersebut juga berdampak positif pada menguatnya kondisi cash flow perusahaan yang diproyeksikan sebesar Rp906,5 miliar pada akhir 2019.

Proyeksi cash flow ke depan menunjukkan likuiditas yang sangat baik, hal ini terlihat dari aliran kas yang diterima oleh perusahaan saat ini dan proyeksi lima tahun ke depan menampilkan angka positif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan, pembayaran pinjaman jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang.

Sebagai perusahaan yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara, PAL Indonesia harus membukukan keuntungan di samping berperan sebagai agent of development. Kinerja PAL Indonesia terpantau membukukan kerugian akibat beban masa lalu, di 2017 sebesar Rp45,3 miliar dan meningkat menjadi Rp304,1 miliar di 2018.

Hal tersebut terjadi sama sekali bukan disebabkan oleh operasional perusahaan, namun kerugian itu dipengaruhi oleh beban bunga pinjaman restrukturisasi yang diakibatkan oleh pinjaman di tahun 2005 hingga 2010.

Pembiayaan tersebut menjadi bermasalah akibat proyek terminasi pada kontrak kapal yang diperoleh diantara tahun tersebut. Adapun terminasi terjadi dikarenakan masalah eksternal di luar kontrol PAL Indonesia seperti naiknya harga bahan baku baja dunia pada 2008, serta kerugian yang disebabkan beban pajak tangguhan.

Sementara beban bunga pinjaman yang harus ditanggung rata-rata mencapai Rp82 miliar per tahun, sedangkan pajak tangguhan akibat rugi fiskal yang harus dibuku rata-rata sekitar Rp58 miliar per tahun selama tiga tahun terakhir sebagai penangguhan pajak pada periode lima tahun yang lalu yang jatuh tempo saat ini.

Khusus untuk 2018, kontribusi terbesar adalah kerugian kurs bersih senilai Rp136 miliar akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Adapun kinerja PAL Indonesia di akhir 2019 (prognosa), kerugian tahun berjalan diproyeksikan dapat ditekan menjadi Rp26,3 miliar dari Rp304,1 miliar. Bahkan di luar beban-beban non operasional di atas, laba usaha sejak 2017 menunjukkan hasil yang positif, dan diproyeksikan mencapai Rp26,0 miliar pada akhir 2019.

Pencapaian PAL Indonesia sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia menunjukan tren yang positif dengan diperolehnya beberapa kontrak baru.

PAL Indonesia memiliki kapabilitas membangun berbagai jenis kapal perang kombatan antara lain kapal cepat rudal, offshore patrol vessel, light frigate, kapal selam, landing platform dock, kapal bantu rumah sakit, dan pembangkit listrik terapung/BMPP serta bangunan lepas pantai/offshore platform.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan usaha (going concern) yang sangat baik termasuk pada pergerakan laba usaha yang meningkat, sehingga memberikan jaminan bahwa perusahaan mampu membiayai pelaksanaan proyek dengan baik dan menyelesaikan tepat waktu dan tepat mutu.

(Medcom)

22 November 2019

F/A-18D and Sukhoi Su-30MKM (photo : Vincent Eng)

KUALA LUMPUR – Menteri Pertahanan, Mohamad Sabu menyatakan perkhidmatan jet pejuang F/A-18D Hornet dan Sukhoi Su-30MKM akan dikekalkan sehingga tempoh Rancangan Malaysia Ke-13

“TUDM akan terus mengekalkan pesawat pejuang F/A-18D Hornet dan Sukhoi Su-30MKM untuk tempoh RMK-12 dan RMK-13,” jelas Mohamad ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat.

RMK merupakan rancangan pembangunan kerajaan Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Tempoh RMK-12 adalah pada tahun 2021-2025 manakala RMK-13 adalah pada 2026-2030.

Terdahulu, Mohamad menjelaskan perolehan pesawat rondaan maritim (MPA) dan pesawat tanpa pemandu aras altitud sederhana (MALE UAV) adalah keperluan yang diutamakan pada masa kini.

Beliau menambah, Kementerian Pertahanan Malaysia pada ketika ini memberi fokus kepada perolehan aset pertahanan bercirikan kawalan, rondaan sempadan dan rondaan sempadan maritim bagi menghalang pencerobohan asing.

“Keperluan terkini adalah perolehan MPA, Male UAV dan pesawat keupayaan tempur ringan serta latihan juruterbang melalui program Light Combat Aircraft (LCA),

“Walaupun perolehan jet pejuang baharu tiada dalam perancangan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Kementerian Pertahanan masih meneliti tawaran kerajaan Rusia dari pelbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan kewangan yang perlu diteliti,” ujarnya

Selain daripada itu, beliau turut menegaskan aspek penyelenggaraan dan baikpulih (MRO) diambil kira dalam sebarang perolehan jet pejuang pada masa hadapan.

Pada masa yang sama, beliau menjelaskan bahawa pihaknya berusaha sebaik mungkin bagi memastikan pesawat sedia ada mempunyai penyelenggaraan yang baik bagi menjamin tahap kesiapsiagaan pesawat.

Beliau menambah, tahap kesiapsiagaan jet pejuang Sukhoi Su-30MKM telah mencapai tahap 75% dan diselenggarakan oleh syarikat tempatan, ATSC dengan perbelanjaan sebanyak RM 200 juta setahun.

Menyentuh tawaran oleh kerajaan Rusia, beliau menyatakan pihak kerajaan masih meneliti tawaran tersebut.

(AirTimes)

22 November 2019

Chandipur, Integrated Test Range (photo : NewsIndianExpress)

Singapore: India and Singapore on Wednesday exchanged a Letter of Intent that could pave the way for the city-state to conduct live firing of missiles like the "Spyder" air defence system at the Integrated Test Range at Chandipur in Odisha.

This was agreed during the 4th India-Singapore Defence Ministers' Dialogue (DMD) which was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and his Singapore counterpart Dr Ng Eng Hen here on Wednesday.

It is perhaps for the first time that India will open Chandipur Integrated Test Range for any foreign country.

Singapore Defence Minister Dr Ng said that it would be impossible to fire missiles like the Spyder ground-based air defence systems in Singapore as it is a small country.

"So we're very thankful to India for providing that facility. India is a large country with a large land mass, and we understand also that this is a significant gesture on their part. We want to use the facility very productively," Dr Ng was quoted as saying by the Straits Times newspaper.

‘Spyder’, Indian acquired missile system from Israel, when tested in Chandipur (photo : Hindustan Times)

The Integrated Test Range (ITR), a well equipped Test and Evaluation (T&E) center of DRDO, is set up to provide safe and reliable launch facilities for performance evaluation of rockets, missiles and air-borne weapon system, according to the Defence Research and Development Organisation (DRDO) website.

Singh held wide-ranging talks with Ng following which the two ministers witnessed the exchange of the Letter of Intent on Singapore's use of Chandipur Integrated Test Range in Odisha as well as on deepening Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) cooperation.

The two sides also identified new areas of cooperation in the already strong and diversified defence partnership, including in exercises and test firing by Singapore in India, information exchange, launch of micro satellites in India, geo-spatial data sharing, Artificial Intelligence and cyber security.

Singh also invited Singapore to invest in research, development and testing facilities in the upcoming defence industrial corridors in India. Dr Ng agreed to explore opportunities for joint collaboration.

Ng welcomed India's continued engagement to the region and its active role in the regional security architecture.

(News18)

22 November 2019

Model of the Chinese amphibious assault helicopter docking ship of project 071E for the Thai Navy (all photos : Jason007)

At the international exhibition Defense & Security 2019, which opened on November 18, 2019 in Thailand, the China State Shipbuilding Corporation China Shipbuilding State Corporation (CSSC) presented a mock-up of the project 071E landing helicopter dock ship being built for the Royal Thai Navy.

A contract worth about $ 130 million to build a project 071E landing helicopter dock ship for the Thai fleet was signed in Beijing on September 9, 2019.

Project 071E is an export version of the project 071 (Kunlunshan type) landing helicopter docking ships (LPD) under construction for the PLA Navy.

(Dambiev)

22 November 2019

BRP Jose Rizal FF-150 (all photos : PN)

The first of the two units of multi-mission capable frigate of the Philippine Navy (PN), FF150, undergoes various sea trials from 23-27 Nov conducted by the technical crew of Hyundai Heavy Industries (HHI).

The 351 by 46-feet frigate will sail towards the open waters off Ulsan, Busan and Mokpo in South Korea to measure its performance and general sea worthiness. Representatives from Lloyd Registry shall witness the activity to ensure that the ship’s construction has met the required standards.

This will be the last phase of construction prior the frigate’s delivery to the Philippines scheduled tentatively in April or May 2020. This will take place six months after the vessel was launched (to the water) for the first time at HHI Shipyard last May.

The Php8 billion warship is a big-ticket acquisition of the AFP that is poised to be the benchmark of PN’s transformation journey. This warship is capable of conducting Anti-Air Warfare (AAW), Anti-Surface Warfare (ASUW), Anti-Submarine Warfare (ASW) and Electronic Warfare (EW) Operations and it is fully equipped with Surface to Air and Surface to Surface Missiles, torpedoes, launchers and weapon systems.

The activity signifies that the PN is inching closer to its dream of acquiring highly capable warships. Its crew and maintenance personnel is currently undergoing training in ROK.

The ship provides leverage for the Navy’s bid of becoming stronger and more credible force that the Philippines as a maritime nation can be proud of.

(PN)

22 November 2019

Radar Pasif Balitbang Kemhan (photo : IMF)

Banten, Kamis - Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker di Satuan Radar 211 Tanjung Kait Kosekhanudnas I, Banten. Uji dinamis Radar Pasif disaksikan oleh Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati, Ses Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani, Kapuslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Brigjen TNI Rosidin, M.Si (Han), M.Sc., Kapuslitbang Iptekhan Balitbang Kemhan Marsma TNI Bambang Wijanarko, S.E., S.T., M.Si (Han), Pangkosek I Marsma TNI Zulfahmi, S.Sos., M.Si. (Han), Kabid Matra Udara Puslitbang Alpalhan Kolonel Lek Ir. Bambang Edhi Sahputro, M.T., Kabag Datin Set Balitbang Kemhan Kolonel Inf Fatih El Amin, S.IP., M.Si., Sesdis Komlek AU Kolonel Lek Farid H., Sesdis Litbang AU Kolonel Lek Teguh D., Srena AU Kolonel Pnb Arifaini N.D., Paban IV Pernika Skomlek TNI Kolonel Lek I. B. Ngurah M. P., Askomlek Kosek Kolonel Lek Enggar, Srenum TNI Letkol Inf A. Jaya Purba, PT LAPI ITB Bapak Hidayat, Manager PT. LEN Bapak Billy, Direktur PT. RTI Bapak Mashury Wahab, Direktur Poltek Pelayaran Bapak Jani T., para pejabat di lingkungan Kemhan, dan tim uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker dari PT. LAPI ITB Bandung serta personel yang terkait.

Kegiatan diawali paparan oleh Kabid Matra Udara Puslitbang Alpalhan selanjutnya sambutan oleh Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati, pembacaan doa, dilanjutkan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker dari tim PT. LAPI ITB Bandung, terakhir evaluasi hasil pelaksanaan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker. Pelaksanaan uji dinamis Radar Pasif tahap III – III ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. LAPI ITB Bandung yang telah melaksanakan uji dinamis yang ke-3. Dalam pelaksanaannya, pada uji dinamis tahap III ini sudah menghasilkan satu sistem Radar Pasif dengan menitikberatkan pada pembuatan 2 remote station dengan semua kelengkapannya, seperti mobil pengangkut double cabin, serta peningkatan sensitivitas antena, LNA, peningkatan kemampuan DSP, RPU serta display. Dan juga pengembangan tower mask untuk antena remote station. Pengintegrasian data untuk satu sistem radar pasif dilakukan dengan pengiriman data dari 3 remote sistem ke master station, sehingga data dapat ditampilkan di display master station.

Sedangkan pelaksanaan uji dinamis Guidance System dan Seeker untuk Missile tahap I – III ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. LAPI ITB Bandung yang melaksanakan uji dinamis yang ke-1. Dalam pelaksanaannya, litbang Guidance System dan Seeker untuk Missile merupakan tindak lanjut akan kebutuhan sistem Guidance dan Seeker Manpads, juga upaya dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara secara mandiri yang semakin meningkat baik kebutuhan maupun penggunaannya. Selain itu litbang Guidance System dan Seeker untuk Missile dapat mendukung litbang lainnya seperti litbang Rudal/Missile yang merupakan salah satu program dalam PRN (Prioritas Riset Nasional).

(Kemhan)

23 November 2019

RV Connex Sky Scout-X UCAV (photo : Shephard)

The Royal Thai Air Force (RTAF) does not currently operate any armed UAVs, but it has already taken steps to develop and introduce a future armed platform for the first time.

The evidence for this new direction came at Defense & Security 2019 in Bangkok, where Thai company RV Connex exhibited its Sky Scout-X UAV fitted with Thales Freefall Lightweight Multirole Missiles (FFLMM) under its wings.

Thales describes the FFLMM thus: ‘Installed on light to medium airborne platforms, including tactical and MALE UAVs, any rotary-wing or low-cost tactical fixed-wing aircraft, FFLMM provides a highly effective, accurate, low-collateral-damage weapon against both conventional and asymmetric threats.’

The FFLMM, weighing less than 6kg and measuring 700mm long, employs INS and SAL (optional GPS for midcourse guidance) and carries a 2kg dual-effect warhead to minimise collateral damage. At least two can be fitted on tactical UAVs, and it has a >4km range when launched at 10,000ft.

RV Connex Sky Scout-X UCAV (photo : AAG)

RV Connex has already produced 17 Sky Scout UAVs for the air force, where it is now known as the RTAF U1. On 14 November, the RTAF held a ceremony commemorating the operationalisation of the RTAF U1 fleet, even though they had been in service for a long time before that.

These RTAF U1s with 6.2m wingspan are being used by 206 Squadron as lead-in trainers for air force pilots graduating to the Aeronautics Aerostar tactical UAV. The RTAF U1 can also be used as a test platform for new payloads and concepts of operations.

It requires a team of two technicians and three ground control station (GCS) operators to fly the UAV. The GCS is truck-mounted and operates via the C band, while UHF provides a backup. A small portable terminal called the Launch and Recovery System can be used for take-offs and landings, although the U1can now perform these fully automatically.

Some 90% of the UAV is produced locally in Thailand, with only the two-stroke 25hp boxer engine, EO/IR payload and communications suite imported. RV Connex has continually improved the flight control software over the past two years since production commenced.

Thales Freefall Lightweight Multirole Missiles (FFLMM) (photo : AAG)

Returning to the armed Sky Scout-X, no formal contract has yet been signed between the RTAF and RV Connex, but Peeraphon Trakulchang, managing director of RV Connex, said development work has already commenced.

The project is currently in the first of three phases, that of analysis, which is exploring how arming the Sky Scout will affect drag and the aircraft structure. Trakulchang said the second phase will involve modifying the aircraft in accordance with what was revealed in phase 1, including the airframe and flight control system.

The final phase will be that of test and evaluation. Trakulchang predicted the Sky Scout-X could commence test firing of inert rounds about 2.5 years later, which would equate to sometime in 2022.

With the U1 already acting as a trainer, the use of a UCAV based on the same airframe would bring a lot of training and logistics advantages to the RTAF.

Trakulchang said he hoped the Royal Thai Army and Royal Thai Marine Corps might show interest in the U1/Sky Scout as well, although they would likely require modifications to suit their unique purposes.

The U1 was one of the earliest projects launched under the Thai government’s purchase and development approach whereby indigenous development is preferred.

RV Connex also has a third UAV under development. This smaller conceptual UAV was seen mounted aboard a Panus Assembly HMV-420 4x4 armoured vehicle, from which it would be launched before landing via parachute or a recovery net.

RV Connex is cooperating with Panus Assembly on this UAV design that has not even received a name yet.

(Shephard)

23 November 2019

Guided by an advanced active radar seeker, Meteor provides all weather capability to engage a wide variety of targets (image : egloos)

MBDA has been awarded a contract from Korea Aerospace Industries (KAI) for the integration of the Meteor beyond visual range air-to-air missile onto the KF-X future Korean fighter aircraft.

The contract includes integration support to KAI, transfer of know-how and manufacture of test equipment for the KF-X integration and trials campaign.

Meteor is the world’s most advanced air-to-air missile, and has a unique ramjet propulsion system that allows it to fly further and faster than any other air-to-air missile – allowing it to defeat manoeuvring targets even at extreme ranges.

Éric Béranger, CEO of MBDA, said: “We’re very pleased to mark this next and important step in our partnership with KAI and the Korean Defence Acquisition Program Administration. South Korea is a strategic market for MBDA, and we’re proud that Meteor will be providing KF-X with the world’s most potent air-to-air capability.”

(MBDA)

23 November 2019

USAF C130J Super Hercules (photo : Jane's)

WASHINGTON - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to New Zealand of five (5) C-130J aircraft and related equipment for an estimated cost of $1.4 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.

The Government of New Zealand has requested to buy five (5) C-130J aircraft; twenty-four (24) Rolls Royce AE-2100D3 turboprop engines (20 installed, 4 spares); fifteen (15) Embedded Global Positioning System (GPS)/Inertial Navigation Systems (INS) (EGIs) with GPS security devices, airborne (10 installed, 5 spares); eight (8) Multi-Information Distribution System (MIDS)/Link-16 Low Video Terminal (LVT)-BU2 (5 installed, 3 spares); thirteen (13) AN/AAQ-24(V)N LAIRCM (Large Aircraft Infrared Countermeasures) System Processor Replacement (LSPR) (10 installed, 3 spares); and nineteen (19) Guardian Laser Transmitter Assembly for LAIRCM (15 installed, 4 spares). Also included are eight (8) AN/AAR-47 Missile Warning System (MWS); eight (8) AN/APN-241 Low Power Color Radar; eight (8) AN/ALR-56M Missile Warning System Receiver; fifteen (15) AN/ALE-47 Countermeasures Dispensing System; six (6) MX-20HD Electro-Optical/Infrared Imaging System; forty-four (44) Missile Warning Sensor, LAIRCM; Control Interface Unit Replacement, LAIRCM; classified memory cards, LAIRCM; Low Volume Terminal Cryptographic Modules KIV-55; AN/ARC-210 RT-1990A(C) Radio; AN/ARC- 164(V) RT-1518 Radio; AN/ARC-153 Tactical Air Navigation; AN/ARN-147 VHF Receiver; AN/ARC-190 HF Radio; AN/ARC-222 VHF Radio w/SINCGARS; Classified Tactical Manuals; Cartridge Activated Devices/Propellant Activated Devices; M206 Flares; MJU-64/B Decoy; BBU-35A/B Impulse Carts; Joint Mission Planning System; Classified Computer Identification Numbers; Electronic Combat International Security Assistance Program (ECISAP) support, support and test equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical and logistics support services; and other related elements of logistical and program support. The total estimated value is $1.4 billion.

RNZAF C130H Hercules (photo : RNZAF)

This proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a major ally that is a force for political stability, and economic progress in the Asia-Pacific region. The proposed sale will improve New Zealand's capability to meet current and future threats by enhancing its current airlift capability.

This proposed sale will provide the capability to support national, United Nations, and other coalition operations. This purchase also includes sensors and performance improvements that will assist New Zealand during extensive maritime surveillance and reconnaissance as well as improve its search and rescue capability. Additionally, the extra cargo capacity and aircraft performance will greatly increase New Zealand's Antarctic mission capabilities while simultaneously increasing safety margins. New Zealand currently operates the C-l30H aircraft and will have no difficulty absorbing this equipment and support into its armed forces.

The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.

The prime contractor will be Lockheed Martin, Ft Worth, TX. There are no known offset agreements proposed in connection with this potential sale.

Implementation of this sale will require the assignment of up to three U.S. contractor representatives to New Zealand.

There will be no adverse impact on U.S. defense readiness as a result of this proposed sale.

This notice of a potential sale is required by law and does not mean the sale has been concluded.

(DSCA)

23 November 2019

Myanmar's defence industry (all photos : Myanmar and Asean Military Updates)

Myanmar's defence industry has made its debut in an international defence exhibition, showcasing its products at the Defense and Security (D&S) 2019 show in Bangkok.

Speaking to Jane's , Colonel Nay Myo Ko, Staff Officer in the Office of the Commander-in-Chief of the Myanmar Army, said the move to exhibit Myanmar-made defence products internationally was prompted by an intention to penetrate foreign markets and to enter collaborative projects with international partners.

"This is the first time Myanmar's national defence industry has demonstrated its technologies and products in a foreign defence show," said Col Ko. "We want to start exporting our products and we also see opportunities to collaborate with other Southeast Asian nations," he said.

(Jane's)

23 November 2019

Pesawat EMB 314 Super Tucano TNI AU (photo : Detik)

TNI AU - Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kadisopslatau) Marsekal Pertama TNI Kusworo, S.E., M.M., membuka kegiatan Advance Flight Training (AFT) pesawat EMB 314 Super Tucano Skadron Udara 21 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Selasa (19/11/2019). AFT adalah semacam peningkatan kemampuan penerbang dipadukan dengan taktik dan strategi dalam melaksanakan suatu misi operasi udara.

Dalam sambutannya Kadisopslatau Marsekal Pertama TNI Kusworo, S.E., M.M., antara lain menyatakan maksud dilaksanakannya AFT adalah untuk memberikan bekal dan pengalaman serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan para penerbang pesawat super tucano dalam mengoperasikan alutsista secara optimal, khususnya pelaksanaan misi penyerangan air to ground dengan menggunakan berbagai jenis amunisi yang terdapat di inventory pesawat super tucano. Hasil akhirnya adalah para penerbang dapat memadukan antara taktik dan strategi dengan kemampuan yang dimiliki oleh pesawat super tucano dalam melaksanakan misi operasi udara.

Pendidikan Advanced Flight Training (photo : TNI AU)

Pelatihan AFT dilaksanakan dengan dua kegiatan utama selain praktek terbang juga teori di kelas, selama beberapa minggu ke depan. Kegiatan diikuti oleh sekitar delapan penerbang, termasuk Komandan Skadron Udara 21 Letkol Pnb Hery Stiawan, S. Sos., MAP., dengan instrukturnya antara lain Major (ret) David Patrick dan Capt (ret) Mikhael S., dari Canada.

Upacara pembukaan antara lain dihadiri oleh pejabat Disopslatau, Asops Koopsau II Kolonel Pnb Erwan Andrian, Danwing 2 Kolonel Pnb Eko Sujatmiko, Para Kadis, para komandan satuan dan para kepala seksi Lanud Abd Saleh, dengan peserta dari anggota Skadron Udara 21 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh. Upacara ditandai dengan penyematan tanda siswa,ucapan selamat dan foto bersama.

(TNI AU)

24 November 2019

F-5 upgraded, for example F-5TH Super Tigris of Thailand which could be be operational until 2032 (BaaAircraft, TAF)

In October, the US Air Force (USAF) awarded four companies indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) contracts worth ISD6.4 billion to provide contracted adversary air (AdAir) support over the next five years.

F-5 Tiger of Indonesia, decomissionned in 2017 (photo : TNI AU)

The US Navy (USN), having pioneered the use of contractor owned/contractor operated (COCO) adversaries in the 1990s, is looking at a number of ways to enhance its own 'red air' support to front line forces.

F-5 Tiger of Singapore, decomissionned in 2015 (photo : Andrew Hunt)

The USN and US Marine Corps (USMC) currently operates three reserve command squadrons of ex-Swiss Northrop F-5N Tiger IIs, plus three F-5F 'Frankentiger' two-seaters, which mated existing F-5F front fuselages with ex-Swiss rear fuselages. Despite plans to 'sundown' the F-5 in 2015, it is now looking at ways to keep them relevant for modern training, and to extend them out past 2030.

F-5 Tiger of Malaysia, decomissionned in 2015 (photo : Quora)

The US Department of Defense USD718 billion Fiscal Year (FY) 2020 budget included USD39.7 million to acquire a further 22 F-5E/Fs from Switzerland, to supplement and in some cases replace the 43 aircraft currently in service.

F-5 Tiger of Philipines, decomissionned in 2005 (photo : PAF)

The Tiger II is ideal for the role; cheap to operate, simple to maintain with no complex systems. However, the aircraft in its current state only realistically offers MiG-21 'Fishbed' threat replication and desperately needs to be modernised to offer credible modern-day opposition.

F-5 Tiger of Vietnam, In 1979 after Vietnam War nine Tigers were reported to be operating from bases near Hanoi. in May 2017 it was reported that Vietnam is considering refurbishing some of these aircraft and putting them back into service (photo : VNAF)

Tactical Air Support Inc (TacAir) of Reno, Nevada, acquired a fleet of 21 F-5E/Fs from the Royal Jordanian Air Force in 2017 and immediately began developing a bespoke upgrade for the aircraft at its maintenance and logistics facility in St Augustine, Florida. The company was rewarded when in late 2018 it was awarded a five-year USD107 million contract from the navy to provide adversary services in addition to training for air and ship crews to counter electronic threats.

(Jane's)

24 November 2019

Latihan Elang Malindo 2019 (photo : TUDM)

TNI AU. Memasuki hari ke empat Latma Elang Malindo 2019 ditandai aksi seru duel udara Pesawat Hawk 100/200 Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin dengan Pesawat Hawk Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM), di Butterworth (21/11/2019).

Executive Direktur TNI AU, Letkol Pnb Asri E Rangkuti menyebutkan bahwa latihan kali ini merupakan kelanjutan dari exercise sebelumnya.

“Objektif latihan yang diharapkan adalah terlaksananya Latihan Air Combat Tactic baik 2 lawan 2 maupun 4 lawan 4 dari kedua angkatan udara negara serumpun ini,” kata Rangkuti.

Letkol Pnb Asri Efendi Rangkiti menjelaskan bahwa pada pagi hari dilaksanakan empat sorti penerbangan yang terdiri dari dua flight melaksanakan Air Combat Tactital antara dua Hawk TNI AU dan dua Hawk TUDM. Sedangkan sore harinya melaksakanan empat sortie satu flight yang terdiri dari empat Hawk TNI AU dan Empat Hawk TUDM.

Latihan Elang Malindo 2019 (photo : TNI AU)

“Area latihan yang digunakan adalah di wilayah Butterworth, Langkawi dan Selat Malaka. Sepanjang hari cuaca cerah dan sangat mendukung dilaksanakan latihan sehingga latihan berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Latihan diawali dengan kegiatan morning brief dilanjutkan medical ceck before flight dilanjutkan dengan kegiatan penerbangan. Hari keempat kemudian ditutup dengan latihan Foto Exercise dengan tujuh pesawat dua negara melintas formasi di atas Pangkalan Udara “Butterworth” ucap Rangkuti.

Pada latihan Air Combat Tactic dua lawan dua yang dilaksanakan pagi hari, Komandan Skadron 12, Letkol Pnb Ferdinal Umar terbang pada sorti pertama. Latihan dilaksanakan lebih dari satu jam dan berjalan dengan aman dan lancar.

(TNI AU)

24 November 2019

Helikopter EC725 Caracal TNI AU terus ditambah (photo : radialv)

TNI AU rencanakan pesan jet tempur F-16 Viper

Karanganyar (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna menyebutkan TNI AU merencanakan pesan pesawat jet tempur jenis F-16 Block 70/72 Viper buatan Amerika Serikat pada rencana strategis berikutnya untuk melengkapi alat utama sistem pertahanan (alusista) Nusantara.

Jet tempur Viper yang tercanggih dan terbaru dari jenis F-16 yang ada, kata Yuyu Sutisna usai ikuti pelantikan siswa Setukpa angkatan 22 di Lapangan Lanud Ado Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.

Namun, kata KSAU, hal tersebut tergantung kondisi anggaran dan situasi yang ada. Begitu juga pesawat jet tempur jenis Sukhoi 35 juga sudah ada perencanaan untuk membeli.

KSAU mengatakan alutsista di TNI dalam pengadaannya ada perencanaan jangka pendek dan panjang. Postur TNI AU hingga 2024 sudah ada dan tahun ini, akhir dari pada Renstra ketiga 2019 dan Januari 2020 masuk Renstra keempat.

"Tugas kami AU adalah membangun kekuatan melaksanakan atau memproses pengadaan yang ada di Renstra ketiga dan sudah hampir 100 persen yang waktunya tinggal sekitar 1,5 bulan lagi sudah diselesaikan. Kontrak-kontrak sudah hampir selesai semua. Dan, kalau sudah selesai tinggal menunggu kedatangan alutsista itu," kata KSAU.

Menurut dia, kontrak bermacam-macam ada yang mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun sehingga mulai 2020 akhir akan mulai berdatangan alutsista hingga pada 2023 mendatang. Kemudian Renstra terakhir hingga 2024, TNI AU mempunyai kemampuan yang utuh sesuai dengan minimal 'essential force'.

"Pesawat jet tempur yang baru kita pengadaan di Renstra kedua dan ketiga, yakni jenis F-16 sebanyak 24 pesawat jet tempur. Dan, kemudian meningkatkan pesawat F-16 yang lama strukturnya atau bodynya diperbarui atau dimudakan juga avioniknya, sehingga dapat membawa senjata-senjata tercanggih sekelas rudal amraam yang jaraknya medium," katanya.

Pesawat angkut, helikopter dan radar

Selain itu, lanjut dia, untuk jenis pesawat angkut TNI AU pada Renstra tahun ini, sudah melakukan kontrak lima pesawat terbang jenis C 130 tipe J, dan pada Renstra berikutnya juga ada program pengadaan itu. Pengadaannya kontrak pesawat angkut ini, dengan waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Pesan pesawat seperti Hercules ini, antreannya Indonesia yang Ke-39.

Kasau mengatakan TNI AU telah merencanakan untuk membelikan pesawat jet tempur canggih jenis F-16 Block 70/72 Viper buatan Amerika Serikat, pada Renstra berikutnya. Namun, hal ini, tentunya tergantung kondisi anggarannya dan situasi.

Selain itu, TNI juga sudah mengontrak pesanan helikopter angkut sebanyak delapan unit, dan dua lagi untuk VVIP.

Alutsista untuk radar di Indonesia untuk memenuhi target hingga 2024 sebanyak 32 radar. Namun, kata dia, alutsista untuk radar hingga sekarang sudah terealisasi sebanyak 21 radar yang tersebar di wilayah Indonesia.

Renstra tahun ini, ada enam radar, dan diharapkan Renstra berikutnya ada ada enam lagi, sehingga di akhir 2024 sudah terpenuhi kebutuhan radar di seluruh Nusantara.

(Antara)

TUDM Sedang Nilai Dua Jenis Pesawat Bagi Tingkatkan Keupayaan Rondaan

Anggaran Pertahanan Indonesia dan Batas Psikologis terhadap GDP

Norinco Tests VN1 APC for Thailand

Chilean Parliament Confirms Decision to Procure Two Adelaide-class Frigates

Menhan Prabowo Tertarik pada Rudal dan Radar Swedia, Sinyal Akan Beli?

RTN Successfully Modernises Iits Fleet Two Major Projects

Hingga November, PAL Indonesia Bukukan Kontrak Rp 8,7 Triliun

F/A-18D, Su-30MKM Kekal Sehingga Tempoh RMK-13 (2030)

India, Singapore Ink Letter of Intent on Use of Integrated Test Missile Range at Odisha's Chandipur

Model of Project 071E for the Thai Navy Shown at D&S 2019

BRP Jose Rizal (FF150) Undergoes Historic Sea Trials

Balitbang Kemhan Melaksanakan Uji Dinamis Radar Pasif Serta Guidance System Seeker

Thai Military Charts Course Towards Armed UAVs

South Korea-to Integrate MBDA's Meteor BVR Missile onto KF-X Fighter Aircraft

US Government Approved FMS of 5 C-130J to New Zealand

Myanmar Makes International Defence Show Debut

Penerbang Super Tucano Ikuti Pendidikan Advanced Flight Training

US Navy Eyes Cost Effective F-5 Upgrades

Aksi Seru Duel Udara Hawk 100/200 TNI AU-TUDM

Kurang 1,5 Bulan, TNI AU Kejar Kekurangan Target Renstra 3 MEF