18 Desember 2013
![]()
Air Warfare Destroyer (photo : defencesa)
Proyek pertahanan terbesar Australia yang tengah berjalan disoroti karena anggarannya membengkak sekitar AUD$10 juta per bulan.
Laporan Kantor Pemeriksa Keuangan Nasional menunjukan sudah hampir 60 persen dari total anggaran sebesar AUD$8 Milyar yang dialokasikan untuk pembuatan kapal perang anti serangan udara sudah digunakan namun sampai saat ini ketiga kapal yang dijanjikan belum juga rampung dibuat.
Analisa laporan itu menunjukan selama periode keuangan terakhir, proyek itu menelan biaya AUD$106 juta lebih besar dari anggaran yang disetujui.
Proyek itu mengklaim kenaikan upah pegawai dan bahan-bahan sebagai biang penyebab membengkaknya anggaran, termasuk juga biaya membayar sub-kontraktor yang ikut membantu pengerjaan proyek tersebut.
Organisasi Perlengkapan Pertahanan, lembaga yang mengawasi proyek ini mengakui ada masalah yang perlu ditangani.
"Ada kekhawatiran yang muncul dari proyek pembuatan kapal perang (AWD) ini yaitu membengkaknya biaya proyek dan penundaan pengerjaan kapal dalam program AWD ini," papar CEO organisasi, Warren King dalam sebuah pernyataan.
"Sebuah kajian independen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan biaya keterlambatan, serta merekomendasikan langkah yang diperlukan serta pencegahan.”
Kapal perang pertama dijadwalkan dikirimkan pada tahun 2016, sementara dua kapal lainnya dijadwalkan rampung pada 2017 dan 2019.
Menteri Keuangan Mathias Cormann dan Menteri Pertahanan David Johnston telah merilis sebuah pernyataan bersama, yang mengatakan Koalisi berkomitmen untuk menyelesaikan program AWD ini dan akan membentuk tim evaluasi independen.
"Pemerintah berkomitmen untuk bekerjasama secara konstruktif dengan semua pemegang kepentingan untuk memastikan kita menyadari manfaat program ini bagi keamanan nasional Australia maupun manfaat program ini dalam jangka panjang bagi industri kapal perang Australia yang dari segi anggaran lebih efektif serta efisien,” demikian isi pernyataan bersama kedua menteri tersebut.
Pemerintah mengatakan kerangka evaluasi proyek ini akan diselesaikan tahun depan.
(Radio Australia)
Proyek pertahanan terbesar Australia yang tengah berjalan disoroti karena anggarannya membengkak sekitar AUD$10 juta per bulan.
Laporan Kantor Pemeriksa Keuangan Nasional menunjukan sudah hampir 60 persen dari total anggaran sebesar AUD$8 Milyar yang dialokasikan untuk pembuatan kapal perang anti serangan udara sudah digunakan namun sampai saat ini ketiga kapal yang dijanjikan belum juga rampung dibuat.
Analisa laporan itu menunjukan selama periode keuangan terakhir, proyek itu menelan biaya AUD$106 juta lebih besar dari anggaran yang disetujui.
Proyek itu mengklaim kenaikan upah pegawai dan bahan-bahan sebagai biang penyebab membengkaknya anggaran, termasuk juga biaya membayar sub-kontraktor yang ikut membantu pengerjaan proyek tersebut.
Organisasi Perlengkapan Pertahanan, lembaga yang mengawasi proyek ini mengakui ada masalah yang perlu ditangani.
"Ada kekhawatiran yang muncul dari proyek pembuatan kapal perang (AWD) ini yaitu membengkaknya biaya proyek dan penundaan pengerjaan kapal dalam program AWD ini," papar CEO organisasi, Warren King dalam sebuah pernyataan.
"Sebuah kajian independen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan biaya keterlambatan, serta merekomendasikan langkah yang diperlukan serta pencegahan.”
Kapal perang pertama dijadwalkan dikirimkan pada tahun 2016, sementara dua kapal lainnya dijadwalkan rampung pada 2017 dan 2019.
Menteri Keuangan Mathias Cormann dan Menteri Pertahanan David Johnston telah merilis sebuah pernyataan bersama, yang mengatakan Koalisi berkomitmen untuk menyelesaikan program AWD ini dan akan membentuk tim evaluasi independen.
"Pemerintah berkomitmen untuk bekerjasama secara konstruktif dengan semua pemegang kepentingan untuk memastikan kita menyadari manfaat program ini bagi keamanan nasional Australia maupun manfaat program ini dalam jangka panjang bagi industri kapal perang Australia yang dari segi anggaran lebih efektif serta efisien,” demikian isi pernyataan bersama kedua menteri tersebut.
Pemerintah mengatakan kerangka evaluasi proyek ini akan diselesaikan tahun depan.
(Radio Australia)