20 Januari 2017
![]()
Jika pada tahun 2017 anggaran pertahanan Rp 108 triliun, maka tahun 2018 dapat naik menjadi Rp 216 triliun (photo : Kaskus Militer)
Jakarta - TNI akan membantu mengawal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamakan penerimaan pajak. Jika target tercapai, TNI dijanjikan akan mendapat peningkatan anggaran belanja sebesar dua kali lipat tahun depan.
Bantuan TNI kepada Kemenkeu ini terkait dengan pengamanan penerimaan negara tertuang dalam nota kesepahaman yang baru saja diteken. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yakin pihaknya dapat memenuhi harapan Kemenkeu.
"Kemarin dilakukan MoU untuk meningkatkan perolehan pajak. Mudah-mudahan bersama TNI dan Kemenkeu bisa memperoleh sesuai target agar tercipta sentra-sentra ekonomi baru," ungkap Gatot.
Hal tersebut disampaikannya setelah menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017) malam. TNI pun, menurut Gatot, siap menyukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang sedang digaungkan pemerintah.
"Kami yakin itu bisa karena tax amnesty. Bagi yang tidak ikut tax amnesty atau masih kurang 80 persen, kekayaannya bisa diambil," ujarnya.
Penerimaan negara yang bisa mencapai target juga akan berdampak bagi TNI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan meningkatkan anggaran belanja TNI pada 2018 jika target tercapai. Sayangnya, Panglima TNI tidak merinci target yang dimaksudnya itu.
"Menteri Keuangan berjanji kalau (mencapai) target, maka anggaran belanja untuk TNI bisa dinaikkan 100 persen. Jadi kalau sekarang (2017) Rp 108 T, tahun 2018 menjadi Rp 216 triliun," sebut Gatot.
"Itu akan jadi kenangan indah karena (tahun depan) saya pensiun. Itu kalau saya panjang umur, semoga," tambah jenderal bintang empat itu berharap.
Dilibatkannya TNI dalam proses pengamanan penerimaan negara bukan tanpa alasan. Pihak Kemenkeu mensinyalir adanya oknum-oknum TNI menjadi centeng alias melakukan backing untuk pihak-pihak yang ingin berbuat curang dalam pembayaran pajak kepada negara.
"Karena menteri keuangan mensinyalir ada tentara-tentara yang jadi backing, maka kita mengamankan. Ini penting karena penghasilan negara kan, maka kita amankan," terang Gatot.
Panglima TNI berjanji akan memproses anggotanya yang ketahuan melakukan penyimpangan demikian. Proses hukum militer akan diterapkan terkait dengan hal tersebut.
(Detik)
Jakarta - TNI akan membantu mengawal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamakan penerimaan pajak. Jika target tercapai, TNI dijanjikan akan mendapat peningkatan anggaran belanja sebesar dua kali lipat tahun depan.
Bantuan TNI kepada Kemenkeu ini terkait dengan pengamanan penerimaan negara tertuang dalam nota kesepahaman yang baru saja diteken. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yakin pihaknya dapat memenuhi harapan Kemenkeu.
"Kemarin dilakukan MoU untuk meningkatkan perolehan pajak. Mudah-mudahan bersama TNI dan Kemenkeu bisa memperoleh sesuai target agar tercipta sentra-sentra ekonomi baru," ungkap Gatot.
Hal tersebut disampaikannya setelah menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017) malam. TNI pun, menurut Gatot, siap menyukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang sedang digaungkan pemerintah.
"Kami yakin itu bisa karena tax amnesty. Bagi yang tidak ikut tax amnesty atau masih kurang 80 persen, kekayaannya bisa diambil," ujarnya.
Penerimaan negara yang bisa mencapai target juga akan berdampak bagi TNI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan meningkatkan anggaran belanja TNI pada 2018 jika target tercapai. Sayangnya, Panglima TNI tidak merinci target yang dimaksudnya itu.
"Menteri Keuangan berjanji kalau (mencapai) target, maka anggaran belanja untuk TNI bisa dinaikkan 100 persen. Jadi kalau sekarang (2017) Rp 108 T, tahun 2018 menjadi Rp 216 triliun," sebut Gatot.
"Itu akan jadi kenangan indah karena (tahun depan) saya pensiun. Itu kalau saya panjang umur, semoga," tambah jenderal bintang empat itu berharap.
Dilibatkannya TNI dalam proses pengamanan penerimaan negara bukan tanpa alasan. Pihak Kemenkeu mensinyalir adanya oknum-oknum TNI menjadi centeng alias melakukan backing untuk pihak-pihak yang ingin berbuat curang dalam pembayaran pajak kepada negara.
"Karena menteri keuangan mensinyalir ada tentara-tentara yang jadi backing, maka kita mengamankan. Ini penting karena penghasilan negara kan, maka kita amankan," terang Gatot.
Panglima TNI berjanji akan memproses anggotanya yang ketahuan melakukan penyimpangan demikian. Proses hukum militer akan diterapkan terkait dengan hal tersebut.
(Detik)