14 Oktober 2016
![]()
Pesawat Sukhoi Su-30Mk2 TNI AU (photo : Angkasa)
JAKARTA – Komisi I DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat mengupayakan penambahan anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI pada APBN 2017.
Upaya ini untuk merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp250 triliun. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, jika benar terjadi penambahan, minimal anggaran pertahanan sebesar Rp120 triliun yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah. Dia mengapresiasi Menkeu karena ada komitmen mencari jalan untuk menambah anggaran pertahanan di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif.
”Tadi disepakati Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) secara umum untuk mencari jalan,” kata Hanafi seusai raker dengan Menkeu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Hanafi, pembahasan anggaran pertahanan pada APBN 2017 memang belum diputuskan. Namun, komitmen yang ditunjukkan menkeu diakui sangat positif. Hanafi menjelaskan, pemenuhan 1,5% dari PDB untuk anggaran pertahanan paling lambat terealisasi pada 2019. Itu untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF) tahun 2014-2019.
![]()
Pemerintah Jokowi berusaha menambah armada kapal permukaan dengan 'real frigate' (image : Damen)
Namun, dengan banyaknya sumber pendapatan pajak, DPR menilai pemenuhan itu tidak perlu menunggu sampai 2019. Anggaran pertahanan untuk 2017 sangat memungkinkan meningkat sebelum diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hanafi mengaku khawatir jika anggaran pertahanan tetap bertahan di angka Rp104 triliun, kapasitas dan kemampuan TNI khusunya dari tiga matra TNI, yakni darat, laut dan udara, dalam menghadapi ancaman-ancaman di Laut China Selatan dan Filipina Selatan akan terkompromikan.
”Ini selalu menjadi prinsip Komisi I bahwa pertahanan jangan dikompromikan dengan alasan-alasan ekonomi, karena ini soal kedaulatan. Kalau ini diketahui negara lain, berarti kita sudah kalah sebelum terjadi perang,” tandasnya. Menhan Ryamizard Ryacudu memfokuskan anggaran pertahanan untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista). menurutnya, sudah banyak alutsista yang berusia tua sehingga tidak layak lagi untuk digunakan dan dapat membahayakan keselamatan TNI dan juga masyarakat.
”Fokus penyediaan alat, yakni menambah alat baru. Lihat saja (alutsista) yang tua-tua itu. Misalnya pesawat, pokoknya yang tua-tua diganti,” kata Menhan. Menhan membenarkan bahwa Menkeu dan Komisi I bersepakat bahwa anggaran pertahanan sebesar Rp104 triliun akan ditingkatkan jika kondisi ekonomi negara membaik. Dia menyerahkan kepada menkeu dan Komisi I untuk membuat putusan akhir. ”Kami kan mengajukan saja, jadi DPR itu membantu,” imbuhnya.
(Koran Sindo)
JAKARTA – Komisi I DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat mengupayakan penambahan anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI pada APBN 2017.
Upaya ini untuk merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp250 triliun. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, jika benar terjadi penambahan, minimal anggaran pertahanan sebesar Rp120 triliun yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah. Dia mengapresiasi Menkeu karena ada komitmen mencari jalan untuk menambah anggaran pertahanan di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif.
”Tadi disepakati Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) secara umum untuk mencari jalan,” kata Hanafi seusai raker dengan Menkeu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Hanafi, pembahasan anggaran pertahanan pada APBN 2017 memang belum diputuskan. Namun, komitmen yang ditunjukkan menkeu diakui sangat positif. Hanafi menjelaskan, pemenuhan 1,5% dari PDB untuk anggaran pertahanan paling lambat terealisasi pada 2019. Itu untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF) tahun 2014-2019.
Namun, dengan banyaknya sumber pendapatan pajak, DPR menilai pemenuhan itu tidak perlu menunggu sampai 2019. Anggaran pertahanan untuk 2017 sangat memungkinkan meningkat sebelum diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hanafi mengaku khawatir jika anggaran pertahanan tetap bertahan di angka Rp104 triliun, kapasitas dan kemampuan TNI khusunya dari tiga matra TNI, yakni darat, laut dan udara, dalam menghadapi ancaman-ancaman di Laut China Selatan dan Filipina Selatan akan terkompromikan.
”Ini selalu menjadi prinsip Komisi I bahwa pertahanan jangan dikompromikan dengan alasan-alasan ekonomi, karena ini soal kedaulatan. Kalau ini diketahui negara lain, berarti kita sudah kalah sebelum terjadi perang,” tandasnya. Menhan Ryamizard Ryacudu memfokuskan anggaran pertahanan untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista). menurutnya, sudah banyak alutsista yang berusia tua sehingga tidak layak lagi untuk digunakan dan dapat membahayakan keselamatan TNI dan juga masyarakat.
”Fokus penyediaan alat, yakni menambah alat baru. Lihat saja (alutsista) yang tua-tua itu. Misalnya pesawat, pokoknya yang tua-tua diganti,” kata Menhan. Menhan membenarkan bahwa Menkeu dan Komisi I bersepakat bahwa anggaran pertahanan sebesar Rp104 triliun akan ditingkatkan jika kondisi ekonomi negara membaik. Dia menyerahkan kepada menkeu dan Komisi I untuk membuat putusan akhir. ”Kami kan mengajukan saja, jadi DPR itu membantu,” imbuhnya.
(Koran Sindo)