23 Juli 2016
![]()
Tim WFQR Komando Armada Barat (photo : MaritimNews)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah dibentuk untuk memperkuat wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat, unit satuan khusus, Western Fleet Quick Response (WFQR) juga dikembangkan juga di Komando Armada RI Kawasan Timur.
"Keberadaan tim reaksi cepat (WFQR) tidak hanya dikembangkan di Armabar saja, tetapi di Armatim juga akan dikembangkan," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, di Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Ade menjelaskan, rencana pengembangan tim reaksi cepat (WFQR) di Armatim itu, sudah dikomunikasikan kepada negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
![]()
Aksi nyata Tim WFQR membebaskan kapal (photo : TribunNews)
"Mereka juga akan mengadopsi dan meniru sistem yang kami kembangkan. Karena kebutuhan akan reaksi cepat terhadap adanya laporan pelanggaran dan penanggulangan, sehingga kita bisa mengatasi persoalan pelanggaran di laut," kata Ade Supandi.
Dirinya mengatakan, keberadaan tim reaksi cepat selama mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di laut, seperti di Selat Malaka, Selat Philips dan Laut China Selatan.
Pembentukan WFQR di Koarmabar didasarkan agar unsur-unsur Koarmabar dapat hadir pada waktu dan posisi yang tepat untuk menindak kejahatan di laut dengan memberdayakan aset-aset Koarmabar yang mempunyai fungsi keamanan laut WFQR berkedudukan di Lantamal dan Lanal jajaran Koarmabar, yang berada di bawah Komando Pengendali (Kodal) Pangarmabar.
![]()
Uniform Tim WFQR Armada Barat (photo : Warta Kepri)
Selain itu, keberadaan WFQR juga untuk merespon dengan cepat informasi yang diterima melalui masyarakat ataupun informasi intelijen mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di laut baik berupa perompakan atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat mengganggu keamanan pengguna laut khususnya yang melintas di wilayah kerja Koarmabar.
WFQR dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan angkatan laut negara tetangga untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga berdampak pada menurunnya tindak kejahatan seperti perompakan dan penyelundupan di Perairan Barat Indonesia, khususnya Selat Malaka dan Selat Singapura.
"Saya harap Pangarmabar yang baru mampu melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Laksda TNI A Taufiq R dalam menekan tindak kejahatan. Ini menyangkut citra di mata internasional," kata Ade.
(TribunNews)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah dibentuk untuk memperkuat wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat, unit satuan khusus, Western Fleet Quick Response (WFQR) juga dikembangkan juga di Komando Armada RI Kawasan Timur.
"Keberadaan tim reaksi cepat (WFQR) tidak hanya dikembangkan di Armabar saja, tetapi di Armatim juga akan dikembangkan," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, di Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Ade menjelaskan, rencana pengembangan tim reaksi cepat (WFQR) di Armatim itu, sudah dikomunikasikan kepada negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
"Mereka juga akan mengadopsi dan meniru sistem yang kami kembangkan. Karena kebutuhan akan reaksi cepat terhadap adanya laporan pelanggaran dan penanggulangan, sehingga kita bisa mengatasi persoalan pelanggaran di laut," kata Ade Supandi.
Dirinya mengatakan, keberadaan tim reaksi cepat selama mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di laut, seperti di Selat Malaka, Selat Philips dan Laut China Selatan.
Pembentukan WFQR di Koarmabar didasarkan agar unsur-unsur Koarmabar dapat hadir pada waktu dan posisi yang tepat untuk menindak kejahatan di laut dengan memberdayakan aset-aset Koarmabar yang mempunyai fungsi keamanan laut WFQR berkedudukan di Lantamal dan Lanal jajaran Koarmabar, yang berada di bawah Komando Pengendali (Kodal) Pangarmabar.
Selain itu, keberadaan WFQR juga untuk merespon dengan cepat informasi yang diterima melalui masyarakat ataupun informasi intelijen mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di laut baik berupa perompakan atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat mengganggu keamanan pengguna laut khususnya yang melintas di wilayah kerja Koarmabar.
WFQR dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan angkatan laut negara tetangga untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga berdampak pada menurunnya tindak kejahatan seperti perompakan dan penyelundupan di Perairan Barat Indonesia, khususnya Selat Malaka dan Selat Singapura.
"Saya harap Pangarmabar yang baru mampu melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Laksda TNI A Taufiq R dalam menekan tindak kejahatan. Ini menyangkut citra di mata internasional," kata Ade.
(TribunNews)