03 Desember 2015
![]()
Helikopter VVIP AgustaWestland AW101 (photo : AgustaWestland)
Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101.
Menurut dia, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
"Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian helikopter AW 101," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Pramono mengungkapkan bahwa Jokowi merasa helikopter Superpuma yang biasa ia gunakan masih dapat dimanfaatkan.
Ke depannya, pemerintah pun berencana membeli helikopter cadangan yang dapat dirakit di Indonesia.
"Dalam kondisi ekonomi saat ini, pembelian helikopter (AW 101) itu dianggap harganya terlalu tinggi," ungkap Pramono.
Dalam rapat terbatas dengan topik membahas alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri hari ini, Jokowi menyampaikan empat arahannya.
Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, dan rencana strategi pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
"Kedua, ini perlu saya garis bawahi, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi," ucap Jokowi.
Ketiga, kata Jokowi, pengadaan alutsista harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.
Dan keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra. (Kompas)
![]()
Helikopter Super Puma VVIP (photo : skadron 45)
TNI AU Pahami Penolakan Jokowi soal Helikopter VVIP
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsda Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan bahwa TNI AU akan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak rencana pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101.
Jokowi menolak pembelian helikopter itu dengan alasan ekonomi dan pertimbangan lainnya.
"Itu keputusan beliau, sudah, kami ikutin. Sebagai kebijakan kepala negara, itu diikuti, kita harus siap laksanakan karena pemerintah punya prioritas," kata Hadiyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Hadiyan mengungkapkan, helikopter AW101 itu masih dalam tahap rencana pemesanan.
Ia berharap, situasi ekonomi nasional segera pulih sehingga TNI AU dapat mengajukan rencana peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Hadiyan menjelaskan, helikopter AW101 tangguh sebagai alat tempur dan bisa digunakan untuk kegiatan pencarian, evakuasi, dan distribusi logistik saat terjadi bencana.
"Walaupun, sekali lagi, ini bisa juga dikonversi ke (fungsi kendaraan) VVIP," ujarnya.
Menurut Hadiyan, pembelian alutsista dari luar negeri tidak melanggar undang-undang selama alutsista tersebut tidak dapat dibuat di dalam negeri.
"Kami ingin pengadaan alutsista itu utuh, lengkap, dan satu tingkat lebih tinggi dari yang kita punya. Kalau dalam negeri belum bisa bikin, kan boleh dari luar negeri," ungkapnya.
(Kompas)
Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101.
Menurut dia, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
"Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian helikopter AW 101," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Pramono mengungkapkan bahwa Jokowi merasa helikopter Superpuma yang biasa ia gunakan masih dapat dimanfaatkan.
Ke depannya, pemerintah pun berencana membeli helikopter cadangan yang dapat dirakit di Indonesia.
"Dalam kondisi ekonomi saat ini, pembelian helikopter (AW 101) itu dianggap harganya terlalu tinggi," ungkap Pramono.
Dalam rapat terbatas dengan topik membahas alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri hari ini, Jokowi menyampaikan empat arahannya.
Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, dan rencana strategi pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
"Kedua, ini perlu saya garis bawahi, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi," ucap Jokowi.
Ketiga, kata Jokowi, pengadaan alutsista harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.
Dan keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra. (Kompas)
TNI AU Pahami Penolakan Jokowi soal Helikopter VVIP
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsda Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan bahwa TNI AU akan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak rencana pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101.
Jokowi menolak pembelian helikopter itu dengan alasan ekonomi dan pertimbangan lainnya.
"Itu keputusan beliau, sudah, kami ikutin. Sebagai kebijakan kepala negara, itu diikuti, kita harus siap laksanakan karena pemerintah punya prioritas," kata Hadiyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Hadiyan mengungkapkan, helikopter AW101 itu masih dalam tahap rencana pemesanan.
Ia berharap, situasi ekonomi nasional segera pulih sehingga TNI AU dapat mengajukan rencana peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Hadiyan menjelaskan, helikopter AW101 tangguh sebagai alat tempur dan bisa digunakan untuk kegiatan pencarian, evakuasi, dan distribusi logistik saat terjadi bencana.
"Walaupun, sekali lagi, ini bisa juga dikonversi ke (fungsi kendaraan) VVIP," ujarnya.
Menurut Hadiyan, pembelian alutsista dari luar negeri tidak melanggar undang-undang selama alutsista tersebut tidak dapat dibuat di dalam negeri.
"Kami ingin pengadaan alutsista itu utuh, lengkap, dan satu tingkat lebih tinggi dari yang kita punya. Kalau dalam negeri belum bisa bikin, kan boleh dari luar negeri," ungkapnya.
(Kompas)