08 September 2015
![]()
Pesawat tempur IXX/KFX (photo : Defense Studies)
Jakarta - Program kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dievaluasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, penundaan kerjasama ini sudah dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Ryamizad, salah satu pertimbangan, masih ada yang lebih prioritas dibanding proyek pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 itu. Seri KFX/IFX sendiri setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, hingga Dessault Rafale.
"Bukan batal, tapi ditunda. (Alasannya) kan banya kegiatan, banyak yang lebih penting. Kalau pesawat terbang kan enggak terlalu penting, kita bisa beli sewaktu-waktu. Bisa diundurlah, sabar 10 tahun lagi," ungkap Ryamizard usai mengunjungi pasukan TNI AL di Lantamal III, Tanjung Priok, Jakut, Senin (7/9/2015).
Kerjasama antara RI dengan Korsel ini tidak hanya dengan skema G to G (government to government) namun juga diperkuat dengan skema B to B (business to business) antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Korea Aerospace Industries (KIA). Di mana dalam kerjasama ini disepakati diadakannya transfer of technology (ToT).
Untuk versi Indonesia atau IFX, prototype rencananya akan diluncurkan pada tahun 2020 dan kemudian pada 2022, IFX akan diproduksi secara massal di Indonesia dengan disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Pada 2014, PT DI bersama Kementerian Pertahanan dan Korsel telah memasuki tahap engineering manufacturing development dengan proses hingga 10 tahun ke depan.
"Itu tidak prioritas. Tapi kemudian hari kita harus bisa buat pesawat. Masak kita beli terus," kata Ryamizard saat ditanya lalu bagaimana kelanjutan nasib proyek tersebut.
Menhan pun membantah ditundanya proyek ini dikarenakan masalah politik di negeri Ginseng itu. Ryamizard juga mengatakan, dana investasi yang telah dikeluarkan untuk kepentingan riset proyek pembangunan pesawat tempur ini tidak akan hilang karena adanya penundaan. Untuk diketahui, Indonesia telah mengucurkan dana sebesar Rp 600 miliar untuk riset dan pengembangan awal KFX/IFX.
"Kan ditunda. Jadi tidak hilang, hanya ditunda. Sementara uang yang ada saat ini bisa digunakan untuk prioritas lain," tegas jenderal purnawirawan bintang 4 itu.
Sementara itu Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemenhan, Marsda M Syaugi menjelaskan, dana yang sedianya akan digunakan dalam proyek KFX/IFX akan dialihkan ke pengadaan alutsista di matra-matra lain. Ia juga membantah penundaan ini dikarenakan Korsel yang tak mau menerapkan skema ToT.
"Bukan tidak mau membagi (alih teknologi), tapi proyek itu ditunda karena situasinya belum terlalu penting. Sehingga dialihkan ke hal-hal yang urgent," tukas Syaugi di lokasi yang sama.
Sebelumnya Wapres JK saat berkunjung ke Korsel mengungkapkan mengenai penundaan ini. Pemerintah Indonesia disebutnya fokus pada pengadaan alutsista selain pengembangan pesawat tempur.
"Padahal kita butuh tank, senjata, butuh banyak. Jadi kita memberikan prioritas dulu yang kita butuhkan lebih banyak. Ya dia (PM Korsel-Hwang Kyo Ahn) juga minta (dilanjutkan) walaupun kita sudah evaluasi di kabinet. Ya kita lebih lanjutkan yang dibutuhkan banyak," terang JK di Seoul, Kamis (27/8).
(Detik)
Jakarta - Program kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dievaluasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, penundaan kerjasama ini sudah dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Ryamizad, salah satu pertimbangan, masih ada yang lebih prioritas dibanding proyek pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 itu. Seri KFX/IFX sendiri setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, hingga Dessault Rafale.
"Bukan batal, tapi ditunda. (Alasannya) kan banya kegiatan, banyak yang lebih penting. Kalau pesawat terbang kan enggak terlalu penting, kita bisa beli sewaktu-waktu. Bisa diundurlah, sabar 10 tahun lagi," ungkap Ryamizard usai mengunjungi pasukan TNI AL di Lantamal III, Tanjung Priok, Jakut, Senin (7/9/2015).
Kerjasama antara RI dengan Korsel ini tidak hanya dengan skema G to G (government to government) namun juga diperkuat dengan skema B to B (business to business) antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Korea Aerospace Industries (KIA). Di mana dalam kerjasama ini disepakati diadakannya transfer of technology (ToT).
Untuk versi Indonesia atau IFX, prototype rencananya akan diluncurkan pada tahun 2020 dan kemudian pada 2022, IFX akan diproduksi secara massal di Indonesia dengan disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Pada 2014, PT DI bersama Kementerian Pertahanan dan Korsel telah memasuki tahap engineering manufacturing development dengan proses hingga 10 tahun ke depan.
"Itu tidak prioritas. Tapi kemudian hari kita harus bisa buat pesawat. Masak kita beli terus," kata Ryamizard saat ditanya lalu bagaimana kelanjutan nasib proyek tersebut.
Menhan pun membantah ditundanya proyek ini dikarenakan masalah politik di negeri Ginseng itu. Ryamizard juga mengatakan, dana investasi yang telah dikeluarkan untuk kepentingan riset proyek pembangunan pesawat tempur ini tidak akan hilang karena adanya penundaan. Untuk diketahui, Indonesia telah mengucurkan dana sebesar Rp 600 miliar untuk riset dan pengembangan awal KFX/IFX.
"Kan ditunda. Jadi tidak hilang, hanya ditunda. Sementara uang yang ada saat ini bisa digunakan untuk prioritas lain," tegas jenderal purnawirawan bintang 4 itu.
Sementara itu Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemenhan, Marsda M Syaugi menjelaskan, dana yang sedianya akan digunakan dalam proyek KFX/IFX akan dialihkan ke pengadaan alutsista di matra-matra lain. Ia juga membantah penundaan ini dikarenakan Korsel yang tak mau menerapkan skema ToT.
"Bukan tidak mau membagi (alih teknologi), tapi proyek itu ditunda karena situasinya belum terlalu penting. Sehingga dialihkan ke hal-hal yang urgent," tukas Syaugi di lokasi yang sama.
Sebelumnya Wapres JK saat berkunjung ke Korsel mengungkapkan mengenai penundaan ini. Pemerintah Indonesia disebutnya fokus pada pengadaan alutsista selain pengembangan pesawat tempur.
"Padahal kita butuh tank, senjata, butuh banyak. Jadi kita memberikan prioritas dulu yang kita butuhkan lebih banyak. Ya dia (PM Korsel-Hwang Kyo Ahn) juga minta (dilanjutkan) walaupun kita sudah evaluasi di kabinet. Ya kita lebih lanjutkan yang dibutuhkan banyak," terang JK di Seoul, Kamis (27/8).
(Detik)